Humas.02/06/2022. Angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Padahal, sebagai kota pelajar kualitas pendidikan di DIY, yang ditunjukkan capaian PISA (programme for international student assessment) dan banyaknya perguruan tinggi di DIY, relatif lebih baik ketimbang kota lainnya. Mobilitas vertikal melalui pendidikan yang seharusnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tampaknya belum berdampak untuk mengatasi kemiskinan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan 1 Tahun Anggaran 2022 10 Mei yang lalu, Ngarsa Dalem menuturkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Databoks (2022) menampilkan kenaikan angka penduduk miskin di DIY. Jumlah kemiskinan bertambah signifikan sebesar 30,73 ribu jiwa. Pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di perdesaan (14,44%) lebih besar daripada di perkotaan (12,23%). BPS memetakan angka kemiskinan tertinggi pertama dan kedua diduduki oleh Kulon Progo (18,38%) dan Gunung Kidul (17,69%).

Idealnya pertumbuhan ekonomi seirama dengan pemerataan kesejahteraan warga. Jika melihat kenyataan di lapangan, pertumbuhan ekonomi belum tentu berimplikasi pada kesejahteraan yang diangankan. Setidaknya angka kesejahteraan yang dirasakan masyarakat berada di atas rata-rata. Langkah yang dipaparkan Sri Sultan HB X untuk menghapus kemiskinan bukan hanya melalui belanja bantuan sosial kiranya sangat tepat. Harus ada pemberdayaan ekonomi rakyat yang sifatnya partisipatoris. Salah satunya dengan menggenjot partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM) dan pemberdayaan warga.

Merdeka Belajar dan Ekonomi

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan memang bersifat multidimensional. Maka solusinya harus holistik. Selain berbasis pelaku ekonomi yang melibatkan pelaku usaha, hemat penulis perguruan tinggi juga hendaknya ambil bagian untuk pemberdayaan warga. Terdapat tiga program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan, yakni Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, dan Membangun Desa. Program ini antara lain bertujuan untuk mempererat hubungan kampus dan masyarakat, sekaligus memberi pembekalan mahasiswa menghadapi permasalahan masyarakat. Membangun sebuah simbiosis mutualisme yang berdampak edukatif dan sosial.

Dalam kegiatan Proyek Kemanusiaan, mahasiswa didorong agar mampu memecahkan masalah sosial. Perumusan kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengobservasi kebutuhan di masyarakat. Misalnya, mendampingi tenaga kesehatan dalam menangani pandemi, termasuk membangun sistem sanitasi di sebuah desa terpencil. Sedangkan Kegiatan Wirausaha lebih menekankan pada perencanaan bisnis mikro. Mahasiswa diminta menyusun target jangka pendek maupun panjang. Beberapa mahasiswa bahkan mengajak berkolaborasi masyarakat untuk meningkatkan produk setempat.

Kedua program terakhir sebenarnya juga terintegrasi dengan kegiatan Membangun Desa. Bila dua program sebelumnya berbasis inovasi, Membangun Desa menekankan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang telah ada di masyarakat. Kesamaannya adalah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, mahasiswa mendampingi warga untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan. Program seperti BUMDes dapat menjadi contoh praktik sinergis antara mahasiswa dan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan hendaknya ditempuh melalui praktik-praktik kolaboratif dan berkelanjutan. Fakta sejarah pendidikan di negeri ini menunjukkan keterkaitan gerakan pendidikan untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Pendirian Taman Siswa yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara bermula dari tugas imperatif untuk membebaskan belenggu bumiputra terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tugas dan fungsi pendidikan inilah yang dilakukan Ki Hadjar dalam memperbaiki taraf kehidupan masyarakat waktu itu.

Mengedepankan pendidikan sesuai teladan Ki Hadjar berarti sekaligus membangkitkan dasar ekonomi kerakyatan. Hal ini juga merupakan misi pendidikan moral yang dinyatakan Ki Hadjar dalam tiga langkah (Ki Soerono Hadiwijoyo, 2006). Pertama, ekonomi kerakyatan berprinsip usaha bersama. Kedua, memberdayakan potensi manusia dan alam harus sejalan dengan Pancadarma, yaitu kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ketiga, pendistribusian hasil ekonomi harus menyejahterakan warga secara merata.

Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan berkelanjutan.

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

Kepala Lembaga Pengembangan UST, Guru Besar Pascasarjana UST Yogyakarta

Artikel dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, Kamis Wage, 2 Juni 2022 pada Kolom Analisis.

Salam Humas